Strategi Baru Bank Sentral Brasil Memerangi Perjudian Ilegal

Untuk mengatasi kekhawatiran yang meningkat terkait pasar taruhan olahraga ilegal dan perjudian online, Bank Sentral Brasil (BACEN) memperluas pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Langkah ini diambil setelah Pengadilan Akun Federal (TCU) Brasil menyatakan keprihatinan terhadap kurangnya pengendalian atas aktivitas-aktivitas tersebut. BACEN telah mengimplementasikan kebijakan baru yang menargetkan individu dan organisasi yang terlibat dalam perjudian gelap, bertujuan memperkuat analisis risiko penipuan serta mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan operator perjudian daring tanpa izin.

Motivasi dan Sasaran Pengawasan

Seiring dengan pernyataan TCU yang menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, BACEN memperkenalkan kebijakan ini. Berdasarkan audit, diasumsikan sekitar 41% hingga 51% dari pasar perjudian dikuasai oleh praktik ilegal, dengan total nilai transaksi setiap tahun mencapai BRL26 miliar hingga BRL40 miliar.

Ketentuan Baru dan Implementasi

Aturan baru mencakup ketentuan khusus mengenai taruhan. Mulai 30 November 2026, lembaga keuangan diharapkan memperketat pemantauan dan pelaporan data tentang indikator penipuan, termasuk operator taruhan tanpa izin resmi. Sejak 1 Desember, lembaga tersebut harus melaporkan semua aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan taruhan ilegal. Sistem akan menandai keterlibatan pemain yang memanfaatkan platform ilegal dan entitas yang memfasilitasi pembayaran tersebut.

Dampak yang Diantisipasi dan Langkah Selanjutnya

Sistem Pelaporan Penipuan, yang juga digunakan untuk memantau penipuan transaksi Pix, akan diterapkan untuk mengawasi aktivitas ini. Laporan dari TCU mengindikasikan bahwa ancaman besar seperti pencucian uang, manipulasi pertandingan, dan penghindaran pajak dapat muncul dari perjudian ilegal. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu Bank Sentral Brasil dalam mengurangi dampak negatif dari aktivitas ini dan mempromosikan keteraturan dalam pasar perjudian. Selain itu, langkah ini mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan pengawasan dan mengikuti rekomendasi yang lebih efektif.