Bangladesh Tingkatkan Hukuman untuk Pelanggaran Perjudian

Penegakan Aturan Perjudian di Bangladesh dengan UU Terbaru Pada tanggal 1 Juli, Parlemen Bangladesh mengesahkan UU Pencegahan Perjudian untuk mengatasi perjudian ilegal, termasuk daring dan aktivitas terlarang seperti pengaturan pertandingan. Kebijakan ini menggantikan undang-undang sejak 1867 yang tidak lagi efektif menghadapi tantangan teknologi baru.

Pusat Pada Risiko Perjudian Digital

UU yang dirancang oleh Menteri Dalam Negeri, Salahuddin Ahmed, mendasarkan rekomendasi dari komite hukum parlemen. Dalam diskusi, para anggota sepakat tentang pentingnya langkah ini meskipun ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan oleh penegak hukum yang dapat mengancam hak warga.

Diskusi dan Kekhawatiran

Akhter Hossen dari Partai Warga Negara Nasional mendukung undang-undang ini namun mengingatkan akan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi, seperti memblokir situs tanpa pengawasan pengadilan. Nazibur Rahman dari Jamaat juga menyoroti masalah ini, mengaitkan dengan peraturan dalam Kode Prosedur Pidana.

Tanggapan dari Pemerintah

Merespons kekhawatiran itu, Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa izin pengadilan dapat menghambat reaksi cepat terhadap situs ilegal. Ia menyatakan bahwa kewenangan serupa sudah ada dalam perundang-undangan lainnya.

Dukungan dari Partai Oposisi

Nahid Islam, Kepala Whip Oposisi, mendukung inisiatif ini meski kecewa karena amandemen oposisi tidak diterima. Dia menekankan pentingnya mencegah penyalahgunaan hukum dan memelihara hak asasi manusia.

Sanksi dan Definisi Pelanggaran

Di bawah undang-undang baru ini, pelanggar bisa dihukum maksimal 2 tahun penjara dan denda hingga Tk 200.000, atau kedua-duanya. Pelanggaran daring dapat dihukum hingga 5 tahun penjara dan denda Tk 1 crore, dan taruhan online hingga 7 tahun penjara dan denda Tk 5 crore.

Dampak pada Masyarakat dan Ekonomi

Ketika memperkenalkan UU ini, Salahuddin Ahmed menyoroti penyalahgunaan platform digital untuk kegiatan perjudian dan penipuan, yang mengancam ketertiban sosial dan ekonomi serta keamanan publik Bangladesh.

Kategori Aktivitas Perjudian

Undang-undang baru mengidentifikasi 24 aktivitas perjudian, termasuk yang melibatkan teknologi, untuk mempersempit celah hukum dan memperkuat penegakan hukum. Dengan kebijakan tegas ini, diharapkan dampak negatif dari perjudian dapat diminimalisir sambil tetap mematuhi hak asasi manusia.